Oleh: Didin S Damanhuri
Guru Besar Ekonomi-Politik IPB
Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan yang unik. Ketika masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan 1945, dinyatakan secara statistik buta huruf masyarakat Indonesia mencapai 99% dari total penduduk. Hal itu sebenarnya tidak tepat karena yang dimaksud adalah buta huruf latin. pada masa itu sudah berkembang pendidikan pesantren yang nota-bene lulusannya sudah melek huruf bahasa arab. Pesantren yang sudah berkembang pada masa Penjajahan Belanda adalah semacam perlawanan yang menghindar dari penjajahan langsung Belanda yang memberikan kesempatan masuk sekolah, hanya kepada kalangan sangat terbatas. Dengan demikian, Civil Society Nusantara waktu penjajahan telah memberi jalan keluar dalam pendidikan, yakni dengan mendirikan pesantren yang umumnya berada di wilayah pedesaan. Dengan demikian, pesantren boleh kita sebut sebagai awal kebangkitan Civil Society yang keluar dari rahim rakyat lewat jalur pendidikan.
Keunikan lain, kalau dilihat metode pendidikannya yang boleh dibilang lebih bebas dari kungkungan "sekolah umum" yang terpagari macam-macam rigiditas. Pesantren lebih dekat dengan ide "deschooling society" ala Ivan Illich seperti berkembang di beberapa negara Amerika Latin yang baru mulai sekitar tahun 1970an. Ide tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran hidup dan bukan semata untuk mencapai kecerdasan literal seperti yang dominan terdapat di sekolah-sekolah umum. Ini dimanifestasikan dimana dalam pesantren dibangun ruang hidup yang mengkaji pelajaran-pelajaran Agama yang langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata di pedesaan. Hal itu karena di pesantren terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat "full-day scholl", bahkan dari semenjak sebelum subuh hingga malam dan tidurnyapun dibimbing untuk kemuliaan hidup dalam bimbingan ajaran agama secara nyata (living religion). Pusat pembelajarannya adalah "kitab-kitab kuning" dengan otoritas para Kiai dan Ustadz yang merupakan warisan intelektual para Ulama terdahulu tentang segala macam aspek kehidupan. Di masa pemerintahan pak Harto, kemudian banyak memasukkan dalam kurikulum pesantren tentang Pelajaran Inti Kurikulum Nasional plus ketrampilan-ketrmpilan, dengan maksud disamping untuk dimungkinkan lulusannya dapat melanjutkan ke Sekolah-Sekolah dan Perguruan-Pergurusan Tinggi Umum. Juga diharapkan dapat mandiri secara ekonomi ketika sudah lulus di level manapun (SD, SLTP, SLTA dan PT). Lulusannya hingga sekarang sudah jutaan untuk semua level pendidikan. Dengan sumbangan Pesantren dari sejak masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan adalah sangat besar, terutama dalam "ikut mencerdaskan kehidupan bangsa" seperti tujuan nasional berbangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD'45.
Sebagai "sarang teroris" ?
Namun di Era Globalisasi dimana terjadi explosi kebebasan termasuk dari satu sisi ada semacam "radikalisasi" (baca: menghalalkan penggunaan kekerasan dalam mengadvokasi keagamaan) di lingkungan Umat Beragama (tidak hanya kalangan Islam). Di lain pihak meski Imperialisme lama sudah musnah tapi muncul Imperialisme baru yang berkembang tidak hanya dalam bentuk soft (lunak, baca: canggih) juga hard (bentuk keras/fisik). Dengan demikian bertemulah dua arus tersebut sebagai aksi-reaksi yang memunculkan Aksi Terorisme. Sebenarnya seringkali melupakan Aksi Terorism Negara (State Terorism) baik pada masa Penjajahan, yakni dari Negara Penjajah terhadap masyarakat terjajah. Juga masa pasca kemerdekaan dalam bentuk soft seperti Negara-Negara Adi Kuasa terhadap negara-negara berkembang dalam bentuk mind-set dan modal serta berbagai modus dalam kerangka proxi war sekarang ini. Sementara dalam bentuk hard seperti di alami Palestina sejak 1946 hingga sekarang dan Suriah pasca Gejolak Demokratisasi di Timur Tengah.
Dalam konteks seperti digambarkan di atas, terdapat semacam "efek tumpah" (spill over effect) terhadap entitas Pesantren, yakni berbagai pihak dari Luar maupun dalam negeri yang mensigmatisasi "pesantren sebagai sarang teroris", meskipun diakui bahwa dari puluhan ribu pesantren, sebenarnya yg dicurigai hanya belasan dari 22.230 (data tahun 2012) jumlah pesantren (kurang dari 0,001%). Dan yg belasan itupun, yang benar-benar nyata, baru salah satu pesantren yang Pemimpinnya terpidana. Tapi efek psikologisnya terhadap publik yang bisa menggebyah uyah, apalagi kalau sudah dipolitisasi. Sinyalemen bahwa ada 19 pesantren yang konon mengajarkan kekerasan, tak tanggung-tanggung disampaikan oleh Kepala BNPT waktu sebelum ini, Irjen Saud Usman Nasution. Tentu dengan data intelejen, mungkin sekali ada pesantren seperti itu, karena secara global ada gerakan yang mengatasnamakan agama untuk aksi terorisme seperti Al-Qaeda maupun ISIS dewasa ini. Untungnya karena pengaruh Ormas Islam yang umumnya moderat terutama diwakili NU dan Muhammdiyah, pengaruh ke negeri ini relatif sangat terbatas.
Sebagai "Pusat Kebangkitan Kelas Menengah"
Dengan jumlah pesantren yang puluhan ribu yang tersebar se-antero Nusantara sekarang ini justru bisa merupakan "pusat Kebangkitan Ekonomi, Wirausaha dan Kelas Menengah". Adalah Disertasi sdr.Yudha Heryawawan Asnawi dari Departemen Sosiologi Pedesaan Fak.Ekologi Manusia (FEMA) IPB, dimana saya ikut membimbingnya, yang lulus September 2016 baru-baru ini, justru membuktikan bahwa dalam tubuh Pesantren-Pesantren di Nusantara ini, berkembang apa yang dia sebut "Mature Rational Economic / Cipitalistic". Dalam pengertian yang diambil dari Max Weber, bahwa yang dimaksud Kapitalistik adalah upaya manusia untuk mendapat keuntungan dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha atau dalam pengertian Schumpeter sebagai kegiatan entrepreneurial (kewirausahaan).
Dalam kaitan tersebut, saya pribadi ingin mengkaitkannya dengan kenyataan bahwa salah satu kerentanan yang dihadapi bangsa kita, adalah kenyataan kecilnya prosentase Kaum Entrepreneur yang merupakan pilar untuk menghasilkan berbagai Inovasi dan lapangan kerja. Lebih jauh kalau belajar dari evolusi bangsa-bangsa Eropa hingga menjadi bangsa yang kokoh secara politik dan ekonomi. Meski dewasa ini terkena krisis, tak sampai kehilangan PDB yang besar seperti AS waktu menghadapi krisis 2008, yakni sekitar 40% kekayaan nasionalnya. Kekokohan Eropa secara politik dan ekonomi, karena besarnya apa yang disebut "Kelas Menengah". Namun bukan sekedar kelas menengah seperti yang dimaksud Bank Dunia, yakni penduduk yang berpenghasilan di atas 2$/hari. Tapi adalah sebuah Kelas Sosial-ekonomi yang yang tumbuh dari bawah yang independen dalam struktur politik, yang mana kelas ini selalu menjadi katalisator perubahan dan pembela kelas bawah ketika terjadi kebijakan yang tidak menguntungkan kelas bawah.
Maka menurut penelitian, jumlah kelas kelas menengah di Indonesia sangat kecil, sehingga strukturnya seperti "Tempayan" dimana kelas bawahnya (diwakili oleh UMKM yang 99,98%), sementara kelas menengah seperti pengertian yang dijelaskan diatas, sangtlah kecil. Dampaknya adalah terjadinya gejala Oligarki (dominasi elit strategis) yang dalam pelbagai sektor (Ekonomi, Politik, Sosial, Bisnis) tanpa ada koreksi yang signifikan jika terjadi berbagai kebijakan dan/atau perubahan sosial yang merugikan kelas bawah.
Nah, Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang strategis seperti temuan disertasi sdr.Yudha H. Asnawi, sangat potensial bukan hanya dapat menghasilkan kaum entrepreneur Indonesia yang lebih massif, tapi juga dapat membangun kelas menengah Indonesia yang sekarang ini struktur sosial-ekonominya seperti tempayan untuk lebih mengarah kepada struktur "belah Ketupat". Yakni, kelas menengahnya besar, kemiskinan dan kaum kayanya relatif tidak dominan. Dalam struktur tempayan seperti sekarang, justru jumlah UMKM-nya sngat besar, Kelompok kayanya juga besar dan hegemonik serta cenderung menciptakan berbagai modus Oligarki (kelompok yang menghisap berbagai sumberdaya demi untuk kepentingan dirinya sendiri) tanpa ada kelas mengengah yang cukup untuk mengimbanginya. Dan hal itu sangat rentan secara Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Semoga pandangan terhadap entitas Pesantren menjadi jauh sebih positif dan strategis (sebagai "pusat Kebangkitan Ekonomi, Wirausaha dan Kelas Menengah") ke depan sehingga bermaslahat bagi rakyat dan bangsa secara keseluruhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar